BANGKA SELATAN, DIKSINEWS.COM – Bappelitbangda Bangka Selatan menggelar Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024-2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis 28 November 2024 pukul 09.30 s/d selesai. Acara dihadiri dari sejumlah kepala opd terkait, camat, pihak desa, perusahaan maupun asosiasi perusahaan.
Kepala Bidang Bappelitbangda Bangka Selatan Tarulina Lumban Raja ST., MM mengatakan hari ini kita menggelar Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024-2029.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi aksi daerah kepada pihak pihak terkait seperti perangkat daerah, camat, perangkat desa, pihak perusahaan dan semua stakeholder terkait,” jelasnya.
Sedangkan penyusunan RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan ini sendiri merupakan amanat dari Inpres Nomor 16 Tahun 2019. Rencana aksi ini juga sudah melalui tahapan sinkronisasi dengan rencana aksi nasional dan juga RPJMD Bangka Selatan lima tahun kedepan.
“Kita berharap rencana aksi yang sudah ditetapkan ini menjadi pedoman bagi semua pihak sama-sama bersinergi mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit selama lima tahun mendatang,” tuturnya.
Karena selain untuk mendorong peningkatan produksi, ada aspek kelanjutan lingkungan yang harus kita perhatikan sehingga semangat untuk mencapai pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan pangan dunia tanpa merusak lingkungan.
“Untuk itu, pasca ditetapkan rencana aksi ini, bersama dengan OPD terkait di Lingkungan Pemkab Bangka Selatan, perlu komitmen dan motivasi bersama sehingga melalui pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat menjadi contoh nyata industri kelapa sawit berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan,” ungkapnya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis 28 November 2024 pukul 09.30 s/d selesai. Acara dihadiri dari sejumlah kepala opd terkait, camat, pihak desa, perusahaan maupun asosiasi perusahaan.
(*)