Bangka, Diksinews.com – Terhitung sudah belasan tahun dan sekalian kali berganti pemimpin daerah, akan tetapi permasalahan pendangkalan alur muara Air Kantung Jelitik, Sungailiat tidak pernah terselesaikan. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka ketika disinggung mengenai kondisi alur muara saat ini, dengan tegas mengatakan jika pihaknya telah berkali-kali melakukan aksi untuk menarik perhatian pemangku kebijakan.
Salah satu tuntutan yang pihaknya inginkan adalah agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat nelayan untuk memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian kondisi alur muara Air Kantung Jelitik. Ia utarakan seharusnya didepan alur muara dibangun talut pemecah gelombang sehingga proses pendangkalan alur muara dapat teratasi.
“Kami masyarakat yang tinggal di pesisir khususnya bagi yang berprofesi sebagai nelayan sudah belasan tahun selalu dirugikan dengan kondisi alur muara yang selalu mengalami pendangkalan. Namun, ketika kita meminta pemerintah untuk melakukan normalisasi secara permanen, pemerintah selalu berdalih tidak mempunyai anggaran,” ucapnya, Jum’at (8/3/2024).
Lebih lanjut, Lukman menyinggung tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejagung RI terkait dugaan kerugian negara sebesar 271 triliun yang menyeret mantan pejabat tinggi di PT. Timah Tbk, menurutnya kejadian itu telah membuat pihaknya merasa sangat kecewa.
Maka dari itu, ia pun memberikan dukungan kepada Kejagung RI untuk mengusut tuntas permasalahan yang telah merugikan keuangan negara tersebut.
“Kalau memang dalam kasus tata niaga timah negara benar-benar dirugikan sebesar 271 T, ini akan menjadi catatan sejarah buruk. Jika seandainya 1 T saja diperuntukkan untuk penyelesaian alur muara, saya rasa nasib nelayan disini tidak akan selalu menderita setiap tahunnya,” tukasnya.
“Nelayan selama ini selalu taat membayar pajak ke negara, dari mulai proses pembuatan penerbitan surat kapal hingga tambat labuh kapal. Disatu sisi, ada pihak-pihak tertentu merugikan negara dengan jumlah uang triliunan, akan tetapi bagi nelayan yang taat bayar pajak diberikan perhatian seperti ini. Mana bentuk perhatian pemerintah kepada nelayan,” tutup Lukman dengan nada kesal.