Bangka, DiksiNews.com – Darsani SH anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Partai Perindro melakukan reses tahap pertama di kediamannya Jalan Baru, Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Minggu (13/3/2022).
Menurutnya reses merupakan kewajiban setiap anggota legislatif yang harus dijalankan untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. Pasalnya hal ini menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi setiap politis terhadap perwujudan sebagai wakil rakyat.
Pada kesempatan tersebut, ada beberapa usulan yang disampaikan dari konstituen diantaranya mulai dari usulan pembuatan saluran air hingga keluhan belum adanya pengadaan lampu jalan di sekitar lapangan sepak bola. Dalam dialog reses itu, salah satu warga Kenanga meminta permohonan adanya perbaikan sarana olah raga dan pengadaan seragam bola voli.
Darsani pun langsung merespon beberapa keluhan tersebut jika pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengenai adanya penambahan beberapa titik lampu yang akan di pasang pada tahun 2022 ini. Sedangkan untuk seragam bagi tim voli warga Kenanga, dirinya berjanji akan memberikan menggunakan dana pribadi.
Lebih lanjut ia mengharapkan pengertian dari masyarakat apabila di 2 tahun sebelumnya terjadi adanya penundaan beberapa pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disebabkan karena recofusing anggaran yang dialihkan untuk menangani wabah pandemi Covid-19.
“Sebenarnya beberapa usulan yang disampaikan tadi sudah masuk dalam musrembang di tingkat kecamatan dan telah menjadi usulan. Tapi kita memiliki kendala, seperti setiap kelurahan hanya 3 usulan saja yang bisa diakomodir,” jelasnya.
Namun demikian, Darsani menegaskan apabila pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Lurah Parit Padang mengenai usulan pembangunan saluran air di sepanjang lapangan sepak bola. Tidak hanya itu, dirinya pun meminta agar pembangunan siring bisa dijadikan salah satu skala prioritas rencana kerja.
“Mudah mudahan saja pembangunan siring bisa dikerjakan tahun ini. Usulan yang disampaikan ini akan kami kawal sehingga bisa terakomodir oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.
Komentar