oleh

Ketua DPD LBH HKTI Babel, Budiyono : Hati-hati APH dan ASN Yang Ikut Tambang Ilegal

Bangka, DiksiNews.com – Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) Bangka Belitung, Budiyono menyikapi dan akan melaporkan adanya aktivitas ilegal mining atau pertambangan ilegal, yang mana aktivitas tersebut sudah pasti merugikan kepentingan perekonomian bangsa dan negara. Ia tuturkan LBH HKTI hadir untuk membantu negara dalam penegakan supremasi hukum sesuai dengan amanat undang-undang pertambangan yang ada.

Dia sebutkan HKTI tidak hanya fokus pada kepentingan-kepentingan para petani tetapi juga fokus terhadap kegiatan pertambangan, apalagi dengan pertambangan ilegal terkait dengan kerusakan lingkungan.

“Berdasarkan informasi di lapangan, kegiatan tambang ilegal ini banyak sekali di bekengi oleh aparat penegak hukum dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Jika masyarakat mengetahui dan bisa membuktikan, silahkan membawa data dan kita akan pelajari. Dan jika ada aph atau ASN yang ikut bermain untuk menyukseskan pertambangan ilegal itu berjalan nanti akan kita laporkan terkait dengan tindak pidana korupsi, suap menyuap atau punglinya,” tegas.

“Hati-hati bagi pihak aph atau ASN yang ikut bermain, jika nanti ketahuan dengan adanya laporan. Kita akan mengakomodir laporan tersebut dan akan dibawa ke ranah hukum,” tambahnya.

Ia katakan bahwa HKTI tidak anti dengan pertambangan, diakuinya jika sektor pertambangan merupakan salah sektor yang mampu dan bisa membangkitkan perekonomian Bangsa dan Negara khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat bagus karena bisa membantu membangkitkan perekonomian. Akan tetapi, tentunya masyarakat Bangka Belitung dan para penambang harus tetap menjaga dan mengetahui rambu-rambu sekaligus aturan main yang telah ditetapkan.

Pasalnya tidak menjadi alasan dengan melonjaknya harga pasir timah dijadikan sebab bisa merambah atau melakukan aktivitas di semua lahan dan kawasan. Menurutnya, hutan lindung, hutan produksi, daerah aliran sungai (DAS), hutan mangrove harus dijaga kelestariannya, bukan untuk dijadikan lahan pertambangan.

“Janganlah memikirkan kepentingan kita sesaat, yang bisa berdampak pada kehidupan kedepan alam akan hancur dan anak cucu akan menjadi korbannya. Presiden saja menanam mangrove, tetapi kita menghancurkan hutan mangrove. Kami dari LBH HKTI menyampaikan saran dan pendapat jangan sampai masyarakat salah paham,” tegasnya.

Budiyono sebutkan kontrol sosial yang dilakukannya bertujuan baik demi menyelamatkan perekonomian bangsa dan negara secara keseluruhan. Yang mana aktivitas pertambangan ilegal merugikan negara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *