oleh

Pansus IV DPRD Pangkalpinang Setujui Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

DiksiNews.com, Pangkalpinang — Panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kota Pangkalpinang, Sadiri menyebut bahwa Pansus IV menyetujui Raperda tentang penataan dan pembinaan gudang. Adapun laporan hasil kerja ini disusun berdasarkan sistematika.

Hal tersebut disampaikan Sadiri saat berlangsung sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (28/06).

Menurut Sadiri, Kota Pangkalpinang dengan pasar domestik yang cukup besar, meskipun luas wilayah kecil tetapi jumlah populasinya memiliki daya beli yang semakin meningkat.

Untuk penataan gudang di wilayah Kota Pangkalpinang kata Sadiri juga erat hubungannya dengan penataan ruang kawasan pergudangan pembangunan gudang baru.

Ia berharap kawasan gudang Selindung maupun Ketapang diwajibkan pencatatan dan pelaporan yang sangat penting dan diatur melalui regulasi payung hukum berupa perda berdasarkan hal tersebut dan dilakukan pengkajian mengenai penataan dan pembinaan gudang yang baru.

Dan ini semakin kuat karena penyesuaian regulasi ini berdampak signifikan terhadap kebijakan perekonomian termasuk kawasan pergudangan yang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang.

Ia juga menjelaskan tentang perdagangan dalam pasal 15 menetapkan bahwa gudang yang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam dan ke luar negeri wajib didaftarkan oleh setiap pemilik gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya pada saat ini.

Selain itu Kota Pangkalpinang sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang pengurangan yaitu Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pendaftaran gudang akan tetapi telah terjadi perubahan regulasi dengan aturan yang diatasnya maka peraturan menteri perdagangan yang mengatur hal tersebut sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi .

“Pansus IV menyetujui hal tersebut menjadi peraturan daerah,” tegasnya.

Selanjutnya kata dia pendaftaran gudang yang sangat riskan disesuaikan dengan aturan yang kekinian, kedua dengan diberlakukannya Perda RtRw saat ini.  Gudang gudang berada di dalam kota yang belum memiliki IMB gudang yang diperhatikan oleh sebab itu adalah payung hukum untuk memberikan izin IMB nya sehingga tidak melanggar Perda di kemudian hari.

“Untuk pelaku usaha di Pangkalpinang yang terselubung belum memiliki IMB untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan apabila apabila terkendala para pelaku usaha agar supaya Pemkot tidak akan menerbitkan apabila tidak berada di kawasan pergudangan,” pungkasnya.

( red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *