oleh

DPRD kota Pangkalpinang Gelar Rapat Paripurna Terkait Penyampaian dan Penjelasan Tiga Raperda

DiksiNews.com, Pangkalpinang — DPRD Kota Pangkalpinang gelar rapat terkait Penyampaian dan Penjelasan tiga Raperda Rapat Paripurna Keenambelas Masa Persidangan II tahun 2021 di ruang rapat Paripurna kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (17/5).

Dalam rapat paripurna tersebut ada tiga Raperda yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian kepada Legislatif tersebut yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023.

Kedua, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dan ketiga Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian mengatakan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang.

Kata Sopian, Wali Kota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya.

“Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) danpenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Sopian dalam sambutanya pada rapat paripurna.

“Dikarenakan memang sudah ada aturan sebelumnya, jadi Perda sebelumnya sudah ada jadi tidak mungkin ada tumpang tindih dengan Perda sebelumnya, sehingga memang perlu kita lakukan pencabutan,” jelasnya.

Hertza berharap, pembahasan sudah akan selesai dalam waktu satu bulan kedepan nantinya.

“Kita perlu garis bawahi bahwa Perda RPJMD ini setidaknya dalam rentang waktu satu bulan kedepan sebelum APBD perubahan kita berharap sudah bisa diselesaikan dan sudah bisa diparipurnakan, dan kita tunggu Pemerintah Provinsi untuk evaluasi,” sebutnya.

( Red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *