oleh

Pemkot Pangkalpinang Gelar FGD Tipikor Pelaksanaan APBD kota Pangkalpinang

DiksiNews.com, Pangkalpinang — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan APBD Kota Pangkalpinang, di Ruang OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (6/5).

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Kepala Kejati Babel, Walikota Pangkalpinang, Sekda Kota Pangkalpinang, Kepala Kejari kota Pangkalpinang, seluruh asisten para Kepala OPD, dan seluruh camat serta lurah se-kota Pangkalpinang.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil atau sering di sapa Molen mengatakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemkot agar dapat sesuai aturan serta mengetahui resiko yang akan terjadi apabila pelaksanaan APBD tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Menurut Molen, dengan pelaksanaan FGD ini diharapkan mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dapat terlaksana dengan baik dan aman.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI Jokowi, bahwasannya pemerintah daerah di himbau untuk segera membelanjakan anggaran, baik anggaran pusat maupun anggaran daerah,” ucap Molen.

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka upaya Kejati Babel dalam mendukung peningkatan Pendapatan asli daerah dan di lanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Pangkalpianang dengan Kejari Kota Pangkalpinang tentang bantuan permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan itu juga, Radmida Dawam Sekda Kota Pangkalpinang menyampaikan laporan hasil kegiatan FGD, diantaranya reformasi birokrasi dalam hal penggunaan keuangan daerah dengan aturan yang ada sehingga perlu di berikan wawasan dan pengetahuan dalam pengawasan APBD dalam tinjauan hukum.

” Sehingga memahami aturan dan resiko yang terjadi apabila tidak dilakukan dengan benar dan tujuan agar para pejabat, camat dan lurah di Pemerintah Kota Pangkalpinang memahami aturan, serta tau resiko yang akan terjadi apabila pelaksanaan APBD tersebut tidak dilakukan dengan baik dan benar,” tutup Radmida.

( red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *