oleh

DPRD kota Pangkalpinang Gelar Rapat Paripurna XV Masa Sidang II tahun 2021 tentang LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun 2020

DiksiNews.com, Pangkalpinang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang mengadakan Rapat Paripurna XV Masa Persidangan II Tahun 2021 dengan agenda Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pangkalpinang, Selasa (13/4).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza dan dihadiri Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian.

Abang Hertza dalam sambutannya mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) 7 telah membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun anggaran 2020 mengenai Pendapatan Daerah.

Selanjutnya Pansus 8 telah membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun anggaran 2020 mengenai Belanja Daerah

Selain itu, Pansus 9 juga telah membahas LKPJ Walikota Pangkalpinang tahun anggaran 2020 mengenai realisasi dan capaian kinerja Pemerintahan Daerah.

Menurut Hertza, laporan hasil pembahasan Pansus dalam bentuk rekomendasi dan catatan-catatan strategis yang berisikan saran masukan dan atau koreksi terhadap hasil penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan tugas perbantuan dan penugasan yang meliputi:

1. Capaian pelaksanaan program-program kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan Pemerintahan.
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya.
3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelengaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara Wakil Walikota Pangkalpinang , M Sopian dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 melalui Panitia Khusus (Pansus) 7, 8 dan 9.

“Rekomendasi dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Pansus 7, 8 dan 9 di DPRD Kota Pangkalpinang akan kami jadikan sebagai bahan laporan keterangan,” katanya.

Ia meneruskan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) merupakan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dimana kepala daerah menyampaikan LKPJ paling lambat 3 bulan.

Hal ini untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Pemerintah Kota Pangkalpinang dimasa yang akan datang agar tercipta Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi mewujudkan Kota Pangkalpinang yang sejahtera, nyaman unggul dan makmur.

Kepada seluruh OPD di Kota Pangkalpinang, ia menginstruksikan untuk dapat memperbaiki kinerja. Rekomendasi serta catatan-catatan yang disampaikan oleh Pansus 7, 8 dan 9 DPRD Kota Pangkalpinang agar segera ditindaklanjuti dan dilaporkan hasilnya kepada Walikota Pangkalpinang.

“Demikianlah tanggapan atas Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang atas LKPJ Tahun Anggaran 2020,” tutup Wakil Walikota Pangkalpinang dalam sambutannya.

( red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *