Sungailiat, DiksiNews.com – Bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait eksistensi pendidikan, kesehatan dan masalah sosial, pendidikan sekolah tatap muka, penanganan anak inklusi di desa-desa dan hal lainnya, Komisi I DPRD Kabupaten Bangka mengundang dinas terkait di ruang komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Rabu (18/3/2021).
Rapat tersebut dihadiri oleh Firdaus Johan wakil ketua komisi I, Maryanto S. Sos dan Deny Hasbi, Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka, Direktur RSUD Depati Bahrin Sungailiat, Direktur RS Safri Rahman, Direktur RS Eko Maulana Ali, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Firdaus Djohan katakan bahwa rapat koordinasi ini dinilai penting agar permasalahan yang ada pada setiap OPD terkait dapat didengar langsung oleh komisi I.
“Karena kami di Komisi I inilah yang membidangi dalam permasalahan ini, jadi intinya kita duduk bersama ini untuk sharing,” ujarnya.
Kemudian Maryanto pada kesempatan tersebut meminta kepada setiap OPD untuk menyampaikan terkait permasalahan di lapangan yang dihadapi sehingga dapat didiskusikan secara bersama karena dari ketiga dinas tersebut banyak keterkaitan dalam hal pelayanan masyarakat.
Seperti misalnya untuk Dinas Kesehatan sejauh mana pelaksanaan program universal health coveage ( UHC), untuk Dinas Sosial Bagaimana terkait pengalihan bantuan sosial yang semula ditangani BPK sekarang dikembalikan ke dinas sosial, sedangkan untuk Dinas Pendidikan sejauh mana progres pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan Pendidikan inklusi.
Menurutnya semestinya ada program sendiri dari dinas kesehatan semacam beasiswa yang tidak terkait di TKS sebagai program pusat sehingga masyarakat yang tidak masuk di TKS namun terkendala dalam pembiayaan pendidikan dapat terbantu dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan itu. Sehingga OPD terkait bisa membuat produk unggulan dalam rangka mendukung program Bupati Bangka setara yang dijabarkan dalam Bangka Sehat, Bangka Cerdas dan Bangka Sejahtera.
“Tahun 2021 ini Kabupaten Bangka telah dilaunching menjadi kabupaten inklusi, dimana di tiap kecamatan 1 SD, SMP dan SMA ditunjuk untuk melakukan inklusi sehingga anak-anak dapat dilayani. Dimana sekolah yang ditunjuk tersebut telah dilatih untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi serta mendidik satu guru tidak sekolah untuk pendidikan inklusi,” terangnya.
Ia menuturkan sekolah juga bekerjasama dengan pihak rumah sakit jiwa untuk mendeteksi anak anak yang berkebutuhan khusus.
“Komisi I berharap rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil yang berupa pencanangan produk unggulan OPD serta pelayanan terpadu antara OPD terkait yang memudahkan masyarakat, sehingga program pemerintah daerah dapat tercapai,” imbuhnya.
Sementara itu, Deny Hasbi menambahkan agar dinas terkait dapat secepatnya menyampaikan program kegiatan prioritas agar dapat diakomodir secepatnya. Menurutnya pertemuan yang dilakukan kali ini merupakan evaluasi dari rapat tahun 2020.
Dengan adanya kondisi recofusing akibat wabah pandemi covid-19, pihaknya tetap memberikan semangat kepada setiap OPD untuk bisa melakukan kegiatan dengan melihat skala prioritas.
“Kami ingin berupaya agar OPD ini bisa melakukan kegiatan di tahun 2021 benar-benar efektif dan tepat guna dengan anggaran yang terbatas. Kondisi saat ini tidak menjadi alasan bagi tiga OPD itu untuk tidak bekerja sesuai dengan skala prioritas,” pungkasnya.
