oleh

DPD LSM Gempur Soroti Kekerasan Wartawan

DiksiNews.com, Bangka Belitung — Ketua DPD LSM Gempur ( Gerakan Pemantauan Kinerja Aparatur Negara ) Rusrianto R. soroti tindakan penghalangan berupa intervensi ancaman-ancaman terhadap media massa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugas, seorang wartawan mendapat perlindungan hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers.

Rusrianto.R mengatakan wartawan dalam bertugas mengedepankan kode etik jurnalis dan diatur dalam Undang-undang Pers, sehingga wartawan dapat menghasilkan pemberitaan sesuai data, fakta dan kejadian yang ada dilapangan saat melakukan peliputan.

” Narasumber seharusnya memberikan keterangan jika dikonfirmasi oleh wartawan agar tidak merasa ada pemberitaan sepihak serta berimbang. Namun, berbeda jika narasumber enggan berkomentar kemudian baru protes ketika berita muncul di media sehingga menyalahkan wartawannya,” tegas ketua lsm gempur babel, Rabu (20/01).

Ia juga menjelaskan tidak sedikit masyarakat bahkan pejabat yang tidak memahami aturan Undang-undang Pers sehingga terkadang narasumber menyepelekan jika dikonfirmasi oleh wartawan. Akan tetapi, ketika berita terbit baru melakukan protes dan terkesan menyalahkan tulisan media.

” Narasumber semestinya menghargai upaya konfirmasi terhadap dirinya agar jika berita dugaan temuan penyimpangan yang didapat wartawan, narasumber bisa menjelaskan sehingga menjadi berita yang berimbang. ” ujar Ketua LSMĀ  gempur babel.

Ia juga mengingatkan wartawan di lapanganĀ  mesti memiliki identitas yang jelas agar narasumber mengetahui media yang digunakan, tidak sedikit oknum-oknum mengaku wartawan namun tidak bisa melakukan kinerja jurnalistik, seperti menulis berita dan hanya datang kepada narasumber untuk meminta amplop atau sangu.

( Red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *