DiksiNews.com – Hadir dalam agenda Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Bangka terkait dengan pro kontra rencana aktivitas penambangan di perairan Pantai Matras, Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Bangka dan merangkap sebagai Kuasa Hukum Nelayan, Buja Musa SH MH membenarkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Bangka dengan menggelar RDP.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa hal itu dilakukan agar tidak adanya bentrok antara nelayan dan pengusaha. Namun di lapangan sudah terjadi adanya benturan di lapisan masyarakat.
“Hal ini disebabkan salah satunya karena aktivitas penambangan yang akan dilakukan tadi berada di wilayah tangkap ikan, dan nelayan ini hanya berusaha untuk mempertahankan lahan yang selama ini menjadi lokasi mata pencarian yang sudah berjalan selama sekian,” tuturnya, Senin (9/11/2020).
Sementara itu, sebenarnya siapa yang mengundang adanya bentrok ini. Menurutnya, sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh pengusaha bukannya kepada nelayan yang sebenarnya tetapi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pihaknya berharap untuk saat ini janganlah wilayah perairan Pantai Matras itu dilakukan penambangan pasir timah.
“Saya miris betul melihat kondisi seperti ini, apalagi radius penambangan KIP hanya berjarak 2 mil dari bibir pantai. Tolong bantu para nelayan ini untuk melindungi wilayah tangkap ikan, jangan sebaliknya malah merusaknya. Nelayan saat ini sudah menderita, janganlah ditambah lagi penderitaan mereka,” harapnya.
Kemudian dia merasa hati nuraninya terpanggil untuk membantu para nelayan yang telah diperlakukan seperti itu. Ia pun kembali mempertanyakan apakah sosialisasi yang dilakukan sudah benar-benar dilakukan kepada nelayan.
“Karena yang mengalami dampak langsung itu kan nelayan, jika memang seandainya nanti pihak PT. Timah melakukan sosialisasi terhadap nelayan, maka apapun aspirasi para nelayan harus kita hormati. Saya pribadi berdiri di tengah-tengah masyarakat yang tertindas. Dan kami sangat mengharapkan sekali PT. Timah bisa lakukan sosialisasi secara langsung kepada nelayan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kedatangannya ke acara RDP itu karena dipercaya oleh nelayan untuk menyampaikan keluh kesahnya. Pihaknya sebenarnya sudah melakukan survei dan pengecekan di lapangan dan ternyata permasalah yang di hadapi oleh para nelayan sangat banyak.
“Kami sudah melaporkan gejolak ini dengan pihak terkait tetapi tidak diindahkan, oleh karena itu maka kita teruskan ke pusat. Dan saya sudah minta nelayan untuk buat petisi dan ternyata sudah disampaikan ke DPRD Bangka. Kita mengharapkan PT. Timah bisa melakukan sosialisasi ke pihak nelayan,” pungkasnya.
Komentar